MATARAM – Pemerintah pusat melalui tiga kementerian memberikan apresiasi atas capaian pembangunan dan tata kelola pemerintahan Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketiganya yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan NTB 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4). Kegiatan ini dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, serta jajaran OPD, DPRD, dan mitra pembangunan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci percepatan pembangunan. Ia menilai kualitas perencanaan menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan program.
“Kalau perencanaannya baik, paling tidak kita sudah mengantongi 50 persen keberhasilan,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan tidak boleh dipandang sekadar administratif, melainkan sebagai fondasi strategis yang menentukan arah kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya konektivitas kebijakan agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Saifullah Yusuf turut mengapresiasi arah pembangunan NTB yang dinilai selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa menjadi titik kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Kunci maju atau tidaknya daerah itu ada di desa,” katanya.
Ia secara khusus mengapresiasi Program Desa Berdaya yang digagas Pemprov NTB karena dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah pusat, lanjutnya, tengah mendorong pengembangan desa melalui berbagai model seperti desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik berbasis sektor unggulan.
Dari sisi perencanaan daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menilai indikator pembangunan NTB menunjukkan tren positif dan keberlanjutan yang terjaga.
“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi dan berbagai capaian di NTB hingga 2025. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan indikator pembangunan yang positif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi NTB tetap menunjukkan kinerja baik meski fluktuatif, dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung utama. Tingkat pengangguran juga dinilai lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, pemerintah pusat menetapkan target ambisius untuk 2027, dengan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6,3–7,5 persen dan tingkat pengangguran di bawah 5 persen. NTB dinilai memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap target tersebut.
Selain itu, aspek tata kelola pemerintahan NTB juga mendapat sorotan positif, terutama dalam upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan penilaian Monitoring Center for Prevention dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, NTB mencatat skor 79 poin, menunjukkan perbaikan dalam tata kelola anggaran, pelayanan publik, dan manajemen ASN.
Pemerintah pusat juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diminta memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
Musrenbang NTB 2026 menjadi momentum strategis, mengingat tahun 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tajam dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketiga kementerian sepakat, integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. NTB dinilai telah berada di jalur yang tepat dengan menempatkan desa sebagai pusat penggerak ekonomi sekaligus fondasi pembangunan daerah. (mn-iii)
