MATARAM, mandalikanesia.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya kolaborasi dan orkestrasi program dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5/2026).
Rakor yang mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia” itu dihadiri sebanyak 257 kepala desa dan lurah dari berbagai wilayah di NTB.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal, Program Desa Berdaya tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov NTB.
“Saya percaya bahwa upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik terbawah, yaitu desa. Jika setiap desa mengalami kemajuan, Insya Allah Indonesia, khususnya NTB, juga akan maju,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, selama ini banyak program bantuan dari pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat internasional, maupun sektor swasta yang belum memberikan dampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena berbagai program berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang terintegrasi.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak berkomunikasi, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Itulah alasan pemerintah provinsi hadir sebagai orkestrator dalam Program Desa Berdaya ini,” katanya.
Melalui program tersebut, Pemprov NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, serta menghubungkan berbagai sumber pendanaan dan bantuan agar lebih tepat sasaran.
Meski kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya beban pengeluaran, Pemprov NTB tetap mengalokasikan anggaran guna menjaga keberlanjutan Program Desa Berdaya.
Selain bantuan langsung kepada desa, pemerintah juga membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pembangunan desa secara berkelanjutan.
“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang akan langsung turun ke desa. Jika ditambah dengan program dari OPD dan pihak lain, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di tingkat desa,” paparnya.
Gubernur juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.
Menurutnya, dana yang diberikan harus mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat tidak besar, tetapi jika dimanfaatkan dengan orkestrasi yang baik, ini akan menjadi pemantik bagi efek ekonomi yang lebih luas. Tunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa desa di NTB layak untuk dipercaya,” pungkasnya.
Program Desa Berdaya menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada triwulan pertama 2026 ditopang kuat oleh sektor pertanian dan pariwisata. (mn3)
