MATARAM, mandalikanesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat program penempatan tenaga kerja ke Jepang melalui skema pemagangan dan pelatihan berbasis kompetensi.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemprov NTB dan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) program bahasa Jepang yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Senin (5/5/2026).
Kegiatan itu merupakan bagian dari pelaksanaan Skema Pemagangan melalui Kemnaker RI–IM Japan, pemagangan melalui LPK SO, serta Program Beasiswa Kuliah–Bekerja melalui Kemendes PDT.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aidy Furqan, menegaskan Jepang menjadi prioritas strategis jangka pendek dalam pengembangan tenaga kerja migran NTB. Menurut dia, pendekatan percepatan berbasis data diperlukan agar peluang kerja luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat NTB.
“Tahun 2025 tercatat sekitar 35.700 tenaga kerja NTB bekerja di luar negeri dengan remitansi mencapai Rp221,6 miliar. Dari kuota Jepang sekitar 2.000 orang, potensi suplai tenaga kerja dari NTB sangat besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, potensi tersebut didukung oleh 1.771 peserta pelatihan, 503 peserta magang aktif, dan 1.268 calon peserta siap seleksi yang berasal dari sembilan LPK di NTB.
Menurut Aidy, tingginya minat masyarakat NTB untuk bekerja di Jepang perlu diimbangi dengan kesiapan kompetensi, terutama penguasaan bahasa dan keterampilan kerja sesuai standar negara tujuan.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah hambatan serius yang menjadi tantangan dalam proses penyiapan tenaga kerja ke Jepang. Salah satu kendala utama adalah kemampuan bahasa Jepang peserta yang dinilai belum memenuhi standar.
“Untuk program beasiswa dibutuhkan minimal level N3, sementara untuk kerja dan magang rata-rata mensyaratkan N4 hingga N5. Ini masih menjadi tantangan besar,” katanya.
Selain itu, keterbatasan jumlah instruktur bahasa Jepang, belum tersedianya fasilitas uji kompetensi di NTB, serta tingginya biaya sertifikasi turut menjadi persoalan yang harus segera diatasi.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap tingkat penyerapan lulusan program pelatihan. Bahkan, peserta yang tidak memenuhi standar kompetensi berisiko dipulangkan dari tempat kerja di Jepang.
Melalui penguatan pelatihan dan peningkatan kompetensi bahasa, program pemagangan ke Jepang diharapkan tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga menjadi jalan peningkatan kualitas sumber daya manusia NTB yang berdaya saing internasional. (mn3)
