TANJUNG, Mandalikanesia.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menangani krisis suplai air bersih yang terjadi di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
Pemerintah menyiapkan langkah darurat dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan tetap terpenuhi serta aktivitas pariwisata tidak semakin terganggu.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemprov NTB setelah menerima laporan dari Asosiasi General Manager (GM) Hotel di Gili Trawangan mengenai terganggunya pasokan air bersih dalam beberapa hari terakhir.
Menindaklanjuti laporan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Iqbal mengatakan, persoalan penyediaan air bersih di kawasan Gili Trawangan tidak sederhana karena berkaitan dengan regulasi, perizinan lingkungan, hingga proses hukum yang sedang berlangsung.
Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan (emergency) ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Iqbal di sela kunjungannya ke Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria, Minggu (6/9/2026).
Sebagai solusi sementara, Pemprov NTB mendorong pemberian diskresi operasional bagi perusahaan penyedia air untuk menjalankan pelayanan selama enam bulan ke depan. Skema tersebut disiapkan sebagai solusi transisi agar distribusi air bersih dapat kembali berjalan sembari pemerintah menyelesaikan persoalan hukum dan perizinan yang menjadi kendala.
Iqbal mengatakan, langkah tersebut telah dikomunikasikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.
Menurut Iqbal, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan komitmen membantu mencari jalan keluar atas kondisi darurat yang terjadi di Gili Trawangan.
“Pihak kementerian menyetujui dan mendukung upaya pencarian solusi darurat atas kondisi krisis air di pulau wisata tersebut,” kata Iqbal.
Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
Sambil menunggu jaringan pipa utama kembali berfungsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki secara berkala untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat di lokasi terdampak.
Iqbal menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, serta wisatawan atas terganggunya pelayanan air bersih.
Ia memastikan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan berupaya mempercepat pemulihan pasokan.
Pemerintah menargetkan aliran air bersih dapat kembali normal dalam waktu satu hingga dua hari ke depan.
Untuk jangka pendek hingga beberapa bulan mendatang, mengaktifkan kembali jaringan air bersih yang sudah tersedia dinilai menjadi pilihan paling realistis.
Meski demikian, Pemprov NTB menegaskan bahwa skema tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah tetap akan mencari solusi permanen yang dapat menjamin keberlanjutan pasokan air bersih sekaligus memenuhi seluruh ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
“Bagi NTB, memastikan air kembali mengalir bukan hanya soal menjaga aktivitas pariwisata, tetapi terutama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Solusi jangka pendek harus segera berjalan, sementara penyelesaian permanen harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat,” katanya. (mn3)
