NTB Kian Kokoh sebagai Laboratorium Ekonomi Syariah Nasional

redaksi
3 Min Read
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat membuka Rakernas BPRS di Mataram, Senin (20/4/2026).

MATARAM, mandalikanesia.com — Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak lagi sekadar dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dengan Sirkuit Mandalika sebagai daya tarik internasional. Provinsi ini kini menjelma menjadi “laboratorium” sukses pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Penguatan sektor perbankan syariah, industri halal, mulai dari makanan hingga fesyen, serta pariwisata ramah muslim, menjadikan NTB sebagai magnet baru dalam peta ekonomi syariah nasional.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Alfi Wijaya, dalam ajang Rakernas dan BPRS Summit 2026 yang digelar di Lombok Raya, Senin (20/4/2026).

“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujarnya.

Di tengah tekanan yang melanda industri BPR Syariah secara nasional, performa BPRS di NTB justru menunjukkan capaian impresif. Pangsa pasar BPRS di NTB hampir menyentuh 50 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berkisar 10 persen. Tak hanya itu, rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) tercatat sangat rendah, yakni sekitar 1 persen.

Menurut Alfi, capaian tersebut tidak terlepas dari tata kelola yang solid, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan lembaga keuangan dengan masyarakat lokal yang memiliki basis religius yang tinggi.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah menjadi solusi atas ketidakpastian global, termasuk volatilitas harga energi dan dinamika geopolitik.

“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegasnya saat membuka acara.

Lalu Iqbal menilai keunggulan sistem syariah terletak pada kejelasan akad dan mekanisme bagi hasil yang mampu menekan spekulasi serta menjaga stabilitas keuangan, khususnya bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi sejak krisis 1998.
Sebagai langkah konkret,

Pemerintah Provinsi NTB mendorong transformasi seluruh BPR milik daerah menjadi BPRS. Selain itu, penguatan Bank NTB Syariah terus dilakukan agar mampu menjadi lokomotif perbankan daerah, sekaligus mengonsolidasikan pembiayaan bagi sektor ultra mikro secara lebih terarah.

Gubernur Lalu Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada HIMBARSI atas kepercayaan menjadikan NTB sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, momentum ini menjadi strategis dalam memperkuat posisi NTB sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah sekaligus inspirasi bagi ketahanan ekonomi nasional.

Rakernas bertema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” ini dihadiri lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pelaku UMKM dari berbagai daerah. (mn2)

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *