MATARAM, mandalikanesia.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memanfaatkan momentum Hari Buruh Internasional 2026 sebagai ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi pekerja. Kegiatan yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Jumat (1/5/2026), menjadi ajang komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha guna memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis disampaikan perwakilan pekerja, mulai dari implementasi upah minimum, pengawasan ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga dinamika sektor transportasi, pertambangan, dan perlindungan pekerja migran.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa dialog terbuka menjadi langkah penting dalam memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan ke depan.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan dialog konstruktif dengan teman-teman serikat pekerja. Kedua belah pihak sudah saling mendengarkan dan pemerintah provinsi harus banyak belajar dalam konteks meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Menurutnya, kesejahteraan pekerja merupakan tujuan utama yang harus diperjuangkan bersama, meski standar kesejahteraan akan terus berkembang seiring kemajuan daerah.
“Inti dari semua ini adalah kesejahteraan. Namun, kesejahteraan itu dinamis. Ketika NTB semakin maju, maka standar kesejahteraannya pun akan terus meningkat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara tiga unsur utama dalam hubungan industrial, yakni pemerintah, pekerja, dan kalangan dunia usaha. Sinergi ketiganya dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat.
Terkait pengawasan, Gubernur Lalu Iqbal mengakui masih terdapat keterbatasan, terutama pada aspek anggaran dan fasilitas pendukung. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat fungsi tersebut.
“Kita sadari salah satu titik lemah adalah pengawasan yang masih terbatas. Ke depan, komitmen kita adalah meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitas agar pengawasan berjalan efektif,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menilai peringatan May Day harus menjadi momentum evaluasi bersama antara pemerintah dan pekerja.
“Tidak semua persoalan bisa diselesaikan hari ini. Namun yang terpenting adalah adanya ruang untuk duduk bersama, mengevaluasi, dan merumuskan langkah ke depan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja perempuan, mengingat peran strategis mereka dalam keluarga dan dunia kerja. Selain itu, tingginya jumlah pekerja migran perempuan dari NTB menjadi perhatian khusus dalam perumusan kebijakan.
“Perempuan bukan hanya pekerja, tetapi juga memiliki peran penting dalam keluarga. Ini harus menjadi perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan kita,” tegasnya. (mn3)
