MATARAM, mandalikanesia.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat transformasi energi melalui berbagai inovasi dan skema kerja sama strategis. Salah satu langkah yang kini tengah didorong adalah pembangunan super grid listrik berbasis energi terbarukan yang menghubungkan kawasan regional.
Pemprov NTB saat ini terlibat dalam kajian bersama dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengembangkan jaringan listrik terintegrasi lintas provinsi. Proyek ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi energi terbarukan di wilayah timur Indonesia.
“Super grid itu nanti akan ada jaringan listrik yang menghubungkan provinsi NTB sampai dengan Bali,” ujar Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, NTB dan NTT memiliki potensi besar sebagai produsen energi hijau, mulai dari tenaga surya, angin, air hingga panas bumi. Sementara itu, Bali diproyeksikan sebagai pasar utama dengan kebutuhan listrik yang jauh lebih tinggi, mencapai sekitar 1.000 megawatt, dibandingkan NTB yang berada di kisaran 360 megawatt.
Ketimpangan antara pasokan dan permintaan ini dinilai sebagai peluang strategis dalam membangun kemitraan energi regional. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pasokan batu bara dari Kalimantan yang kerap tidak stabil turut mendorong percepatan transisi energi.
Kondisi tersebut bahkan berdampak pada operasional pembangkit seperti PLTU Jeranjang yang sempat menurunkan kapasitas akibat terbatasnya pasokan batu bara. Hal ini menjadi alarm bagi NTB untuk memperkuat kemandirian energi berbasis potensi lokal. Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai sekitar 25 persen, sementara sisanya masih didominasi energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas.
Dari sisi kapasitas, pembangkit listrik tenaga surya on grid di NTB telah mencapai 21,6 megawatt. Sementara pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini tercatat sebesar 18,5 megawatt, ditambah 26,8 megawatt dari instalasi off grid yang dikembangkan sektor industri.
Pengembangan energi panas bumi juga mulai dilakukan di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 megawatt. Izin pengembangan proyek tersebut telah diperoleh sejak Maret 2025.
Untuk mendukung pembiayaan, NTB mendapatkan hibah dari Pemerintah Inggris yang dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur. Proyek ini diharapkan memiliki kelayakan ekonomi yang menarik bagi investor swasta.
Selain itu, Pemprov NTB tengah menginisiasi penerbitan green sukuk melalui Bank NTB Syariah sebagai alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD.
“Ini menjadi langkah untuk mengeksplorasi skema pembiayaan inovatif dalam pembangunan energi terbarukan,” jelas Niken.
Sementara itu, pengembangan energi berbasis sampah (waste to energy) masih menghadapi kendala. Volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kebon Kongok saat ini baru mencapai sekitar 300 ton per hari, jauh di bawah kebutuhan minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Perpres Nomor 109 Tahun 2025.
Meski demikian, pemanfaatan sampah organik menjadi biogas telah berjalan dengan sekitar 8.000 unit instalasi yang dimanfaatkan masyarakat. Program ini dikembangkan melalui kerja sama dengan Yayasan Rumah Energi.
Ke depan, Pemprov NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai pusat energi hijau di kawasan Indonesia tengah. (mn3)
