MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa proses distribusi ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada 2026 berjalan lebih tertata, terkendali, dan menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut adanya persoalan dalam distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas.
“Perlu kami luruskan, bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, NTB sebagai salah satu lumbung ternak nasional memiliki peran strategis dalam penyediaan hewan kurban, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Setiap tahun, volume pengiriman ternak ke wilayah Jabodetabek mencapai sekitar 20 ribu ekor.
Menurut Ahsanul, tantangan utama distribusi selama ini bukan terletak pada tata kelola daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.
“Isu penumpukan di pelabuhan hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, kepadatan yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh momentum bersamaan antara pengiriman ternak dan masa panen jagung di NTB, sehingga terjadi pertemuan dua arus logistik besar.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui keputusan gubernur, mengatur penerbitan izin dan sertifikat veteriner secara terjadwal, serta membatasi pengiriman maksimal 20 truk per kabupaten/kota per hari sesuai jadwal kapal.
Selain itu, edukasi kepada peternak dan pelaku usaha juga dilakukan agar pengiriman menyesuaikan ketersediaan kapal. Pemerintah turut memastikan layanan di lapangan berjalan optimal, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan kebutuhan dasar selama distribusi.
Pemprov NTB juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendorong penambahan armada kapal melalui Pelabuhan Lembar dan Gili Mas, serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
Meski penambahan armada belum sepenuhnya optimal, Ahsanul memastikan pengaturan di tingkat daerah tetap berjalan baik dan mampu menjaga stabilitas distribusi.
“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada pada jalur yang tepat,” katanya.
Ke depan, Pemprov NTB berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola distribusi ternak, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu sentra produksi ternak nasional yang andal.
“Kami ingin memastikan distribusi ternak semakin baik setiap tahun, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap NTB sebagai lumbung ternak nasional,” tutupnya. (mn-iii)
