MATARAM, Mandalikanesia.com – Nusa Tenggara Barat tak hanya menjual keindahan alam. Pemerintah provinsi ini mulai mendorong penguatan ekosistem wisata ramah muslim sebagai daya tarik investasi global. Di tengah upaya tersebut, kolaborasi dengan ulama dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga harmoni sosial sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mempererat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjaga kondusivitas kehidupan beragama dan mempercepat pengembangan wisata halal.
Menurut dia, potensi wisata religi dan konsep muslim-friendly tourism menjadi salah satu keunggulan NTB yang dapat dikembangkan untuk menarik investasi. Sembalun, kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani, disebut mulai menarik perhatian investor asal Arab Saudi.
“Beberapa investor dari Saudi saat ini memilih daerah kami di Sembalun untuk berinvestasi dengan konsep vila yang ramah muslim,” kata Indah Dhamayanti Putri saat menerima kunjungan kerja jajaran pimpinan MUI Pusat, Jumat (16/10/2026).
Namun, pengembangan wisata halal, menurut dia, tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Fasilitas penginapan, termasuk vila dan homestay, juga perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan muslim.
Ketersediaan konsumsi halal, kata Indah, telah menjadi salah satu modal NTB. Tantangan berikutnya adalah memperluas penerapan prinsip ramah muslim dalam pelayanan dan fasilitas akomodasi.
Di balik ambisi mengembangkan wisata halal, pemerintah provinsi menempatkan ulama sebagai mitra penting dalam pembangunan daerah. Peran mereka dinilai tidak terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi juga mencakup penguatan nilai sosial dan pendampingan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Indah mengatakan kehadiran MUI, kiai, dan tuan guru memiliki arti penting bagi masyarakat NTB. Mereka berperan memberikan pencerahan keagamaan sekaligus membantu masyarakat menghadapi pengaruh ajaran yang dinilai menyimpang.
“Bagi kami, khususnya di Nusa Tenggara Barat, sangat merasakan arti kehadiran MUI bersama para kiai dan tuan guru,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tradisi gotong royong dan swadaya masyarakat yang selama ini menopang pembangunan masjid, pondok pesantren, dan berbagai lembaga pendidikan Islam. Menurut dia, kekuatan sosial tersebut merupakan salah satu modal pembangunan NTB yang perlu terus dijaga.
Keterlibatan ulama dalam pengembangan wisata halal pun membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, mereka dapat berkontribusi dalam membangun pemahaman tentang prinsip halal di sektor pariwisata.
Kunjungan MUI Pusat ke NTB tidak semata membahas pengembangan wisata halal. Agenda tersebut juga merupakan bagian dari monitoring, evaluasi, dan verifikasi tata kelola organisasi MUI di tingkat provinsi.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Mabroer MS, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel dengan mengacu pada standar manajemen internasional ISO 9001:2015.
Mabroer menegaskan MUI memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah. Dalam menjalankan peran tersebut, MUI berupaya mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan bagi aspirasi umat.
Dalam konteks pariwisata, ia melihat NTB memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, MUI, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai perlu mengambil peran yang saling melengkapi.
“NTB ini ibarat gadis manis yang sangat elok. Potensi wisata halal di sini bisa melibatkan banyak pihak, mulai dari pemda, MUI melalui fatwa dan sertifikasi halal, hingga pihak kampus untuk pendampingan dan edukasi desa wisata,” ujar Mabroer.
Peluang investasi di sektor wisata ramah muslim membuka ruang bagi NTB untuk memperluas pasar pariwisatanya. Namun, potensi tersebut membutuhkan lebih dari sekadar promosi destinasi dan pembangunan fasilitas baru.
Kesiapan pelaku usaha, kualitas pelayanan, kepastian sertifikasi halal sesuai ketentuan, serta keterlibatan masyarakat setempat menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pendampingan terhadap desa wisata juga dapat membantu memastikan manfaat ekonomi pariwisata menjangkau masyarakat di sekitar destinasi. (mn3)
