Bapenda NTB Dorong Optimalisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Perkuat PAD

redaksi
2 Min Read
Bapenda) Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi optimalisasi retribusi jasa umum pelayanan kesehatan.

MATARAM, mandalikanesia.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi optimalisasi retribusi jasa umum pelayanan kesehatan bersama sejumlah pihak terkait di Aula Rapat Bapenda NTB, Kamis (7/5/2026). Hadir juga Asisten II Setda NTB Lalu Moh Paozal, Wakil Direkur Keuangan RSUD Provinsi NTB Baiq Nelly.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

“Koordinasi ini penting untuk memastikan potensi pendapatan dari sektor pelayanan kesehatan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, membahas capaian realisasi retribusi pelayanan kesehatan sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan objek dan layanan retribusi baru yang dinilai mampu mendukung peningkatan PAD daerah.

Berdasarkan data yang dipaparkan hingga 5 Mei 2026, target retribusi pelayanan kesehatan BLUD Provinsi NTB ditetapkan sebesar Rp876,9 miliar. Adapun realisasi yang berhasil dicapai tercatat sebesar Rp217,8 miliar atau sekitar 24,84 persen.

Data tersebut menjadi bahan evaluasi bersama guna mendorong percepatan pencapaian target pendapatan di masing-masing rumah sakit daerah.

Selain aspek pendapatan, optimalisasi retribusi pelayanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pengelolaan retribusi dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi antarlembaga dalam pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan dapat semakin diperkuat agar kontribusi sektor kesehatan terhadap PAD terus meningkat tanpa mengabaikan mutu pelayanan publik.(mn3)

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *