JAKARTA, mandalikanesia.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards Ceremony 2026 yang digelar di Auditorium Algoritma Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (5/5/2026).
NTB berhasil meraih Gold Award kategori Halal Ecosystem dan Bronze Award kategori Innovation, Collaboration and Public Empowerment (ICPE). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam membangun ekosistem halal, khususnya pada sektor layanan publik dan wisata syariah.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI bersama Kementerian Agama dan pihak universitas.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang hadir menerima penghargaan menegaskan bahwa fondasi ekosistem ekonomi Islam di NTB telah dibangun sejak lama, terutama pada masa kepemimpinan Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi.
Ia menjelaskan, penguatan ekosistem halal dimulai dari pengembangan wisata halal serta transformasi sistem keuangan daerah menuju prinsip syariah, termasuk konversi Bank NTB Syariah sebagai salah satu BPD berbasis syariah di Indonesia.
“Proses yang sudah dirintis sebelumnya kami lanjutkan dan matangkan. Ke depan, seluruh institusi keuangan di NTB akan dikonsolidasikan agar lebih kuat dan terintegrasi,” ujar gubernur.
Dalam paparannya, Gubernur juga mengungkapkan lonjakan signifikan jumlah produk bersertifikat halal di NTB. Dari hanya 52 produk pada 2021, angka tersebut meningkat pesat menjadi sekitar 22.500 produk hingga akhir 2025.
Menurutnya, sertifikasi halal kini telah berkembang menjadi standar global yang tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses produksi, distribusi, hingga aspek etika.
“Pengembangan ekosistem halal membutuhkan sistem yang kuat. Bukan sekadar popularitas, tetapi keberlanjutan,” tegasnya.
Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, menyampaikan bahwa halal kini menjadi platform baru dalam industri global yang mencerminkan kualitas, kebersihan, dan kepuasan konsumen.
Senada, Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hassan, menegaskan bahwa halal telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi dunia.
“Halal hari ini bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi standar baru. Bahkan dipandang sebagai produk premium di pasar global,” ujarnya.
Pemerintah terus mendorong percepatan ekosistem halal melalui berbagai kebijakan pro-UMKM, kolaborasi lintas sektor, serta digitalisasi layanan sertifikasi.
Dengan capaian ini, Pemprov NTB optimistis penguatan ekonomi syariah dan wisata halal akan semakin memperkokoh posisi daerah sebagai salah satu pusat industri halal nasional yang berdaya saing global. (mn3)
