NTB Bentuk Komite Bersama Perkuat Tata Kelola Perikanan

redaksi
2 Min Read
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim

MATARAM, mandalikanesia.com — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menghadiri sosialisasi Keputusan Gubernur NTB tentang pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Lanal Mataram, Direktur Polairud Polda NTB, pejabat karantina ikan, kalangan perguruan tinggi, NGO, perwakilan OPD kabupaten/kota se-NTB, serta unsur pelaku usaha dan masyarakat nelayan.

Muslim menegaskan bahwa pembentukan komite ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan di daerah. Ia berharap keberadaan komite mampu mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“Komite ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan perikanan berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, komite tersebut akan berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Tujuannya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, khususnya dalam mengatur distribusi kuota penangkapan ikan agar lebih proporsional di seluruh wilayah NTB.

Lebih lanjut, Muslim mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti belum lengkapnya perizinan usaha, potensi ketidakakuratan pelaporan hasil tangkapan, serta ketimpangan distribusi kuota antarwilayah.

“Melalui komite ini, kita ingin memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan hukum, dan memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung tata kelola perikanan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan komite diharapkan mampu menjadi fondasi kebijakan yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang. (mn3)

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *