MATARAM, mandalikanesia.com — Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan mendukung pemenuhan kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan kemitraan antara petani, peternak, pemasok, dan sektor perbankan.
Ketua DPD HKTI NTB, Willgo Zainar, mengatakan HKTI akan memperluas peran tidak hanya pada sektor produksi pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok atau offtaker kebutuhan pangan program MBG di NTB.
“HKTI akan melakukan kemitraan bersama mitra-mitra MBG lainnya, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Kita ingin terlibat tidak hanya sebagai penghasil produk pertanian, tetapi juga bagian dari sistem distribusi dan penyerapan hasil produksi masyarakat,” ujar Willgo Zainar, Rabu (13/5/2026).
Menurut dia, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi offtaker utama dalam skema tersebut. HKTI juga membuka peluang keterlibatan ratusan mitra untuk mendukung penyediaan bahan pangan bagi program MBG.
Willgo menjelaskan, keberhasilan program membutuhkan dukungan pembiayaan, khususnya bagi petani, peternak, dan pemasok bahan pangan. Karena itu, HKTI telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah guna membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami sudah berbicara dengan gubernur dan Bank NTB Syariah agar ada kolaborasi pembiayaan, termasuk melalui KUR, untuk membantu kebutuhan modal kerja petani dan supplier,” katanya.
Menurut Willgo, program MBG memberikan dampak positif bagi sektor pertanian karena mampu meningkatkan permintaan produk pangan masyarakat. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut juga dinilai berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi apabila pasokan tidak dijaga.
Karena itu, HKTI mendorong setiap unit SPPG memiliki lahan produksi sendiri guna memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, seperti cabai, pisang, telur, dan komoditas hortikultura lainnya.
“Kalau kebutuhan meningkat sementara pasokan terbatas, harga akan naik. Ini baik bagi petani, tetapi masyarakat sebagai konsumen bisa terbebani. Maka SPPG juga diharapkan memiliki lahan produksi agar suplai tetap terjaga,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, HKTI juga mendorong keterlibatan peternak, nelayan, dan pelaku usaha desa dalam rantai pasok MBG. Menurut dia, pola kemitraan dengan kepastian pasar akan mempermudah akses pembiayaan dari sektor perbankan.
Ia mencontohkan, peternak ayam petelur yang telah memiliki kepastian pembeli dari SPPG akan lebih mudah memperoleh dukungan modal usaha karena memiliki skema penyerapan hasil produksi yang jelas.
“Yang paling penting bagi bank itu siapa offtakernya. Kalau sudah ada kepastian siapa yang membeli hasil produksinya, maka petani dan peternak lebih mudah mendapatkan pembiayaan,” katanya.
Willgo menambahkan, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program bantuan pangan semata, tetapi juga mampu menciptakan siklus ekonomi baru di desa-desa.
“Program ini bukan hanya memberi manfaat bagi penerima, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Petani, peternak, nelayan, hingga pemasok lokal bisa ikut terlibat dalam rantai ekonomi baru ini,” ujarnya. (mn3)
