JAKARTA, Mandalikanesia.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan gratis, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri. Pemerintah kini menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan skema pembiayaan untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo secara khusus menekankan penyediaan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” kata Mu’ti seusai rapat.
Pemerintah akan mengoptimalkan instrumen pembiayaan pendidikan yang telah berjalan, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua program tersebut menjadi salah satu instrumen yang dibahas untuk memperkuat kebijakan pendidikan gratis.
Agenda pendidikan dalam rapat tersebut juga mencakup penguatan pendidikan keagamaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan kelembagaan yang lebih khusus bagi pondok pesantren.
Menurut Nasaruddin, Presiden Prabowo telah menerbitkan surat keputusan mengenai pembentukan direktorat jenderal baru di Kementerian Agama yang secara khusus menangani pesantren.
“Ini untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren,” ujar Nasaruddin.
Ia berharap pembentukan direktorat jenderal tersebut membawa dukungan dan kebijakan baru bagi pesantren.
“Insyaallah diharapkan ke depan pondok pesantren mendapatkan hal-hal positif baru dibandingkan dengan sebelumnya,” katanya.
Di tingkat perguruan tinggi, pemerintah mulai menghitung konsekuensi fiskal dari arahan Presiden Prabowo untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
“Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian.
Menurut Brian, pemerintah telah mulai menghitung kebutuhan pendanaan dengan melihat berbagai sumber penerimaan PTN saat ini. Perhitungan itu antara lain mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), penerimaan melalui jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.
“Beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujarnya.
Perhitungan tersebut menjadi tahap awal untuk menentukan kebutuhan pembiayaan apabila skema pendidikan gratis di PTN diterapkan. Pemerintah belum merinci besaran anggaran maupun mekanisme final pelaksanaannya. (mn4)
