MATARAM, mandalikanesia.com — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi se-Provinsi NTB yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Selasa (12/5/2026).
Rakor TPID NTB dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Hario K. Pamungkas dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait.
Sekda NTB Abul Chair menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama menjelang momentum Idul Adha yang biasanya diikuti peningkatan permintaan komoditas pangan dan peternakan.
“Kita masih memiliki kesempatan untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah kita, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah,” ujarnya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 menunjukkan capaian positif. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai tidak akan bermakna apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka dan statistik, tetapi menyangkut dapur masyarakat, ketenangan ibu rumah tangga, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.
Berdasarkan data inflasi tahunan NTB pada April 2026 sebesar 3,27 persen, pemerintah menilai kondisi tersebut masih relatif terkendali meski sedikit berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, potensi kenaikan harga pada sektor transportasi dan bahan pokok menjelang HBKN tetap perlu diantisipasi.
Abul Chair menilai tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga distribusi, rantai pasok, hingga kecepatan pengambilan keputusan di lapangan.
“Kadang harga naik bukan karena kelangkaan barang, tetapi karena spekulasi dan distribusi yang tidak lancar. Karena itu kita harus bekerja lebih responsif dan terintegrasi,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Sekda menyampaikan sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat bersama, antara lain memastikan distribusi komoditas peternakan berjalan lancar, memperkuat kerja sama antar daerah, meningkatkan pemantauan harga harian secara real time, serta mengoptimalkan operasi pasar apabila diperlukan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi agar kebijakan yang diambil lebih cepat dan tepat sasaran.
“Semangat kita bukan kompetisi antarwilayah, tetapi menjaga NTB secara bersama-sama,” ujarnya.
Ia menegaskan TPID harus mampu menjadi sistem respons cepat dalam menghadapi gejolak harga di lapangan.
“TPID harus menjadi sistem respons cepat, bukan sekadar forum rapat,” katanya.
Menurut Abul Chair, operasi pasar hanya menjadi solusi jangka pendek. Upaya yang lebih penting adalah memperbaiki rantai distribusi dan meningkatkan efisiensi pasokan pangan.
“Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang terlambat, sementara keterlambatan penanganan justru membuat biaya pengendalian semakin mahal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario K. Pamungkas, memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, NTB mengalami deflasi bulanan sebesar 0,11 persen pada April 2026, yang terutama disumbang oleh Kabupaten Sumbawa.
“NTB mengalami deflasi bulanan minus 0,11 persen. Ini patut kita syukuri karena di sebagian wilayah Indonesia masih terjadi inflasi,” ujarnya.
Bank Indonesia menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok agar inflasi di NTB tetap terkendali sesuai target nasional dan tidak menekan daya beli masyarakat. (mn3)
